Mengasah Nalar dan Nurani: Membedah Bentuk Soal HOTS PPKn Kelas VII Bab 2 tentang Norma dan Keadilan Beserta Jawabannya

Mengasah Nalar dan Nurani: Membedah Bentuk Soal HOTS PPKn Kelas VII Bab 2 tentang Norma dan Keadilan Beserta Jawabannya

Pendahuluan

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) memiliki peran krusial dalam membentuk karakter dan mental generasi muda Indonesia. Lebih dari sekadar hafalan materi, PPKn bertujuan menumbuhkan kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta kemampuan berpikir kritis dalam menghadapi berbagai isu sosial. Di era globalisasi yang kompleks ini, kemampuan berpikir tingkat tinggi atau Higher Order Thinking Skills (HOTS) menjadi sangat penting. Soal-soal HOTS mendorong siswa untuk tidak hanya mengingat dan memahami, tetapi juga menganalisis, mengevaluasi, dan bahkan menciptakan solusi atas permasalahan.

Artikel ini akan mengupas tuntas bentuk soal HOTS dalam mata pelajaran PPKn Kelas VII, khususnya pada Bab 2 yang umumnya membahas tentang "Norma dan Keadilan". Kita akan memahami karakteristik soal HOTS, relevansinya dengan materi bab ini, serta menyajikan beberapa contoh soal HOTS beserta pembahasannya yang mendalam. Tujuannya adalah memberikan panduan bagi guru dalam merancang soal dan bagi siswa dalam mempersiapkan diri menghadapi tantosoal yang lebih menantang.

Memahami Konsep Soal HOTS dalam Pembelajaran PPKn

Soal HOTS adalah instrumen evaluasi yang mengukur kemampuan berpikir siswa pada tingkat yang lebih tinggi, melampaui kemampuan mengingat (recall) dan memahami (comprehension). Berdasarkan Taksonomi Bloom yang direvisi oleh Anderson dan Krathwohl, HOTS mencakup tingkatan:

Menganalisis (Analyzing – C4): Kemampuan memecah informasi menjadi bagian-bagian, mengidentifikasi hubungan antarbagian, dan menemukan struktur atau pola.
Mengevaluasi (Evaluating – C5): Kemampuan membuat penilaian berdasarkan kriteria dan standar tertentu, serta memberikan justifikasi atas penilaian tersebut.
Mencipta (Creating – C6): Kemampuan menggabungkan elemen-elemen untuk membentuk suatu kesatuan yang baru, seperti merancang solusi, merumuskan hipotesis, atau menghasilkan produk.

Mengapa HOTS Penting dalam PPKn?

Dalam konteks PPKn, soal HOTS sangat relevan karena:

Membentuk Warga Negara Kritis: PPKn tidak hanya mengajarkan teori, tetapi juga bagaimana menerapkannya dalam kehidupan nyata. Soal HOTS melatih siswa untuk menganalisis masalah sosial, mengevaluasi kebijakan publik, dan merumuskan solusi yang bertanggung jawab.
Mengembangkan Kemampuan Berpikir Etis: Materi PPKn seringkali berkaitan dengan nilai-nilai moral dan etika. Soal HOTS mendorong siswa untuk mempertimbangkan berbagai perspektif, mengambil keputusan berdasarkan prinsip keadilan, dan memahami konsekuensi dari setiap pilihan.
Menghubungkan Teori dengan Realitas: Dengan soal HOTS, siswa diajak untuk melihat bagaimana konsep-konsep seperti norma, hukum, dan keadilan berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya sebagai materi yang terpisah dari realitas.
Mempersiapkan Keterampilan Abad 21: Kemampuan berpikir kritis, pemecahan masalah, kolaborasi, dan komunikasi adalah keterampilan esensial di abad ke-21. Soal HOTS adalah salah satu cara efektif untuk melatih keterampilan tersebut.

Relevansi Bab 2 PPKn Kelas VII dengan Pembelajaran HOTS

Bab 2 PPKn Kelas VII umumnya membahas tentang "Norma dan Keadilan". Materi ini mencakup:

Pengertian dan pentingnya norma dalam kehidupan bermasyarakat.
Jenis-jenis norma (agama, kesusilaan, kesopanan, hukum) beserta contoh dan sanksinya.
Pentingnya kepatuhan terhadap norma untuk mewujudkan keadilan.
Peran lembaga penegak hukum.
Dampak pelanggaran norma.

Materi ini sangat kaya untuk dikembangkan menjadi soal HOTS karena:

Konflik Norma: Seringkali terjadi dilema atau konflik antara berbagai jenis norma atau antara norma dan kepentingan individu. Ini menjadi lahan subur untuk soal analisis dan evaluasi.
Penerapan dalam Kehidupan Nyata: Norma adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Soal HOTS dapat menyajikan skenario kehidupan nyata yang menuntut siswa menerapkan pemahaman normatif mereka.
Perumusan Solusi: Masalah pelanggaran norma atau ketidakadilan menuntut solusi kreatif yang dapat dirumuskan oleh siswa.

Strategi Merancang Soal HOTS PPKn Kelas VII Bab 2

Untuk merancang soal HOTS, beberapa strategi yang bisa diterapkan antara lain:

Gunakan Stimulus Kontekstual: Sajikan kasus nyata, berita, cerita pendek, gambar, atau data yang relevan dengan materi norma dan keadilan.
Hindari Pertanyaan Langsung: Jangan bertanya "Sebutkan jenis-jenis norma!" tetapi "Berdasarkan kasus ini, norma apa yang dilanggar dan mengapa?"
Gunakan Kata Kerja Operasional HOTS: Contoh: Analisislah, Bandingkanlah, Evaluasilah, Simpulkanlah, Rancangkanlah, Justifikasikanlah, Prediksikanlah, Kembangkanlah.
Libatkan Dilema Etis/Moral: Skenario yang menuntut siswa membuat pilihan sulit berdasarkan prinsip keadilan.
Minta Justifikasi/Argumentasi: Jawaban tidak cukup hanya "ya" atau "tidak", tetapi harus disertai alasan yang kuat.
Libatkan Berbagai Perspektif: Minta siswa untuk melihat masalah dari sudut pandang yang berbeda.

Contoh Soal HOTS PPKn Kelas VII Bab 2 dan Pembahasannya

Berikut adalah beberapa contoh soal HOTS yang relevan dengan materi Norma dan Keadilan, beserta indikator HOTS dan pembahasannya.

Soal 1 (Menganalisis – C4)

Stimulus:
Di lingkungan tempat tinggal Doni, terdapat sebuah peraturan tidak tertulis yang disepakati bersama: setiap warga wajib ikut serta dalam kerja bakti kebersihan lingkungan setiap hari Minggu pagi. Bagi yang tidak hadir tanpa alasan jelas, akan dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp20.000,00 dan harus membersihkan area tertentu sendirian pada hari lain. Doni merasa keberatan karena setiap hari Minggu ia harus membantu orang tuanya berjualan di pasar. Beberapa kali Doni tidak ikut kerja bakti dan dikenakan denda. Doni merasa peraturan ini tidak adil baginya.

Pertanyaan:
Analisislah jenis norma yang berlaku di lingkungan Doni berdasarkan kasus tersebut dan bandingkan dengan norma hukum formal yang berlaku di Indonesia. Apakah peraturan tersebut sudah mencerminkan keadilan bagi semua warga, khususnya Doni? Jelaskan argumentasi Anda.

Indikator HOTS: Menganalisis informasi, membandingkan konsep, memberikan argumentasi.

Pembahasan Jawaban:

Analisis Jenis Norma: Peraturan kerja bakti di lingkungan Doni termasuk dalam norma kesopanan/kebiasaan atau norma adat istiadat yang tumbuh dari kesepakatan masyarakat setempat. Meskipun ada sanksi denda, sifatnya bukan hukum positif negara, melainkan kesepakatan komunal untuk menjaga ketertiban sosial. Sanksi sosial yang lebih dominan adalah rasa malu atau teguran dari tetangga.
Perbandingan dengan Norma Hukum Formal: Norma hukum formal di Indonesia diatur dalam undang-undang atau peraturan pemerintah yang memiliki kekuatan mengikat secara universal bagi seluruh warga negara dan ditegakkan oleh aparat penegak hukum resmi (polisi, jaksa, hakim). Sanksinya jelas, tegas, dan bersifat memaksa. Norma di lingkungan Doni adalah norma komunitas yang sanksinya lebih bersifat internal dan kesepakatan.
Keadilan bagi Doni: Peraturan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan keadilan bagi Doni. Keadilan sejati mempertimbangkan kondisi dan kapasitas individu. Meskipun niatnya baik untuk menjaga kebersihan bersama, peraturan yang tidak mengakomodasi pengecualian atau alternatif bagi warga dengan kondisi khusus (seperti Doni yang harus membantu orang tua) dapat menimbulkan rasa tidak adil. Keadilan tidak hanya berarti kesamaan perlakuan, tetapi juga perlakuan yang proporsional sesuai kebutuhan dan kondisi (keadilan distributif). Untuk Doni, sanksi denda mungkin memberatkan, dan kewajiban kerja bakti di hari Minggu bisa mengganggu mata pencarian keluarganya.
Argumentasi: Peraturan yang adil harus fleksibel dan dapat mengakomodasi keberagaman kondisi warga. Seharusnya ada ruang diskusi untuk mencari solusi alternatif bagi Doni, misalnya mengganti kerja bakti dengan kontribusi lain yang setara atau di waktu yang berbeda, tanpa mengurangi esensi partisipasi.

Soal 2 (Mengevaluasi – C5)

Stimulus:
Di sebuah kota, sering terjadi kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan pengendara sepeda motor di bawah umur. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah kota mengeluarkan kebijakan baru: setiap orang tua yang anaknya tertangkap mengendarai sepeda motor tanpa SIM dan di bawah umur, akan dikenakan denda sebesar Rp500.000,00 dan kewajiban mengikuti seminar keselamatan berlalu lintas selama dua hari.

Pertanyaan:
Menurut Anda, seberapa efektif kebijakan baru pemerintah kota tersebut dalam menegakkan norma hukum dan meningkatkan kesadaran berlalu lintas di kalangan remaja? Evaluasilah kebijakan ini dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap anak dan orang tua.

Indikator HOTS: Mengevaluasi efektivitas kebijakan, mempertimbangkan dampak multi-pihak.

Pembahasan Jawaban:

Efektivitas Penegakan Norma Hukum: Kebijakan ini memiliki potensi cukup efektif dalam menegakkan norma hukum terkait usia minimal berkendara dan kepemilikan SIM. Denda dan kewajiban seminar memberikan sanksi yang nyata dan mendidik, tidak hanya bagi anak tetapi juga bagi orang tua. Hal ini dapat menimbulkan efek jera dan mendorong orang tua untuk lebih ketat mengawasi anak-anaknya.
Peningkatan Kesadaran Berlalu Lintas: Seminar keselamatan berlalu lintas adalah langkah positif untuk meningkatkan kesadaran, baik bagi orang tua maupun anak. Ini bukan hanya tentang hukuman, tetapi juga edukasi. Namun, efektivitasnya sangat tergantung pada kualitas dan materi seminar itu sendiri.
Dampak Terhadap Anak:
- Positif: Anak akan belajar konsekuensi dari pelanggaran hukum dan pentingnya keselamatan.
- Negatif: Jika tidak diimbangi dengan pendekatan persuasif, anak bisa merasa tertekan, marah, atau bahkan semakin memberontak.
Dampak Terhadap Orang Tua:
- Positif: Orang tua akan lebih bertanggung jawab dan sadar akan peran mereka dalam mengawasi anak. Mereka juga mendapatkan edukasi tentang keselamatan berlalu lintas.
- Negatif: Denda Rp500.000 bisa memberatkan bagi keluarga dengan ekonomi menengah ke bawah. Kewajiban seminar dua hari juga dapat mengganggu pekerjaan atau aktivitas penting orang tua. Ini bisa menimbulkan rasa ketidakadilan jika mereka merasa sudah melakukan pengawasan maksimal namun anak tetap melanggar.
Evaluasi Keseluruhan: Kebijakan ini adalah langkah awal yang baik, tetapi perlu dievaluasi lebih lanjut. Untuk meningkatkan efektivitasnya, pemerintah mungkin perlu menambahkan program edukasi preventif di sekolah, kampanye kesadaran yang lebih luas, dan mungkin skema denda yang berjenjang sesuai kemampuan ekonomi. Selain itu, perlu dipertimbangkan juga faktor-faktor penyebab anak di bawah umur berkendara (misalnya, tidak ada transportasi umum yang memadai, tekanan teman sebaya). Tanpa penanganan akar masalah, kebijakan ini mungkin hanya menjadi solusi jangka pendek.

Soal 3 (Mencipta – C6)

Stimulus:
Sekolah Anda sering menghadapi masalah sampah yang berserakan di lingkungan kelas dan kantin, meskipun sudah ada banyak tempat sampah dan imbauan. Pelanggaran norma kesopanan dan kesusilaan (membuang sampah pada tempatnya adalah bentuk tanggung jawab dan kebersihan) ini terus berulang.

Pertanyaan:
Sebagai ketua OSIS, rancanglah sebuah program atau sistem yang inovatif untuk meningkatkan kesadaran siswa dalam menjaga kebersihan lingkungan sekolah, dengan menekankan penegakan norma-norma yang relevan dan pemberian sanksi yang mendidik. Jelaskan langkah-langkah program Anda secara rinci.

Indikator HOTS: Merancang solusi kreatif, mengintegrasikan berbagai jenis norma, merumuskan langkah-langkah operasional.

Pembahasan Jawaban:
Nama Program: "Sekolah Bersih, Hati Jernih: Gerakan Norma Peduli Lingkungan"

Tujuan Program:

Meningkatkan kesadaran siswa akan pentingnya menjaga kebersihan sebagai bentuk kepatuhan terhadap norma kesopanan dan kesusilaan.
Menciptakan lingkungan sekolah yang bersih, nyaman, dan sehat.
Mengembangkan rasa tanggung jawab dan kepedulian sosial siswa.

Langkah-langkah Program:

Sosialisasi Komprehensif (Penekanan Norma Kesusilaan & Kesopanan):
- Kampanye Visual: Membuat poster-poster kreatif dengan pesan "Buang Sampah Pada Tempatnya = Bentuk Kepribadian Terpuji", "Kebersihan Sebagian dari Iman", "Sekolah Bersih Tanggung Jawab Kita Bersama" di setiap sudut sekolah.
- Penyuluhan Rutin: Mengadakan sesi penyuluhan singkat saat upacara bendera atau jam pelajaran PPKn tentang dampak buruk sampah dan pentingnya norma kebersihan. Libatkan guru agama untuk mengaitkan kebersihan dengan norma agama.
- Duta Kebersihan: Memilih perwakilan siswa dari setiap kelas sebagai "Duta Kebersihan" yang bertugas mengingatkan teman-teman secara persuasif dan menjadi teladan.
Sistem Pengawasan dan Pelaporan (Penekanan Norma Sosial):
- "Mata Kelas": Setiap kelas menunjuk satu atau dua siswa yang secara bergantian bertugas sebagai "mata kelas" yang memantau kebersihan dan mencatat nama siswa yang membuang sampah sembarangan. Pencatatan ini bukan untuk menghukum, tetapi untuk data evaluasi.
- Kotak Saran/Aduan Online: Menyediakan kotak saran anonim atau platform online sederhana bagi siswa untuk melaporkan area yang kotor atau teman yang sering membuang sampah sembarangan (dengan etika yang benar).
Sistem Sanksi Edukatif dan Bertahap (Penekanan Norma Hukum/Aturan Sekolah):
- Tahap 1 (Peringatan & Edukasi): Pelanggaran pertama: Ditegur langsung oleh Duta Kebersihan/Guru Piket dan diminta memungut sampah yang dibuangnya serta menjelaskan alasannya membuang sampah sembarangan.
- Tahap 2 (Sanksi Sosial Konstruktif): Pelanggaran kedua: Wajib membersihkan area tertentu di sekolah (misal: toilet, taman, kantin) selama 15-30 menit di luar jam pelajaran, didampingi guru atau Duta Kebersihan.
- Tahap 3 (Sanksi Publik & Tanggung Jawab): Pelanggaran ketiga: Namanya diumumkan di papan pengumuman sebagai "Pahlawan Sampah" (dengan nada humor namun tetap mendidik) dan diwajibkan membuat presentasi singkat di depan kelas tentang pentingnya menjaga kebersihan dan dampak buruk sampah. Orang tua diinformasikan.
Apresiasi dan Reward (Penguatan Norma Positif):
- "Kelas Terbersih": Setiap bulan, berikan penghargaan (misalnya piagam, poin tambahan, atau perayaan kecil) kepada kelas dengan tingkat kebersihan tertinggi.
- "Siswa Teladan Kebersihan": Berikan pengakuan kepada siswa yang konsisten menjaga kebersihan dan menjadi contoh baik.
Evaluasi dan Perbaikan Berkelanjutan:
- Melakukan evaluasi rutin (misal: bulanan) terhadap efektivitas program melalui survei siswa, observasi langsung, dan data laporan.
- Mengadakan pertemuan OSIS dan perwakilan kelas untuk membahas kendala dan mencari solusi perbaikan program.

Program ini diharapkan tidak hanya mengatasi masalah sampah, tetapi juga menumbuhkan kesadaran kolektif dan tanggung jawab sosial siswa melalui penekanan pada berbagai jenis norma yang saling mendukung.

Soal 4 (Menganalisis & Mengevaluasi – C4 & C5)

Stimulus:
Di beberapa daerah, masih berlaku norma adat yang mengatur bahwa jika terjadi perselisihan antarwarga, penyelesaiannya harus dilakukan secara kekeluargaan melalui musyawarah adat yang dipimpin oleh tokoh masyarakat. Meskipun kasus tersebut bisa saja merupakan tindak pidana ringan seperti pencurian kecil atau penganiayaan ringan, norma adat seringkali mengedepankan perdamaian dan ganti rugi dibandingkan hukuman penjara.

Pertanyaan:
Analisislah potensi konflik antara norma adat tersebut dengan norma hukum positif negara Indonesia. Bagaimana Anda mengevaluasi pendekatan penyelesaian sengketa melalui norma adat ini dalam konteks penegakan keadilan dan kepastian hukum?

Indikator HOTS: Menganalisis potensi konflik, mengevaluasi pendekatan, menghubungkan dengan konsep keadilan dan kepastian hukum.

Pembahasan Jawaban:

Potensi Konflik Antara Norma Adat dan Norma Hukum Positif:
- Yurisdiksi dan Kekuatan Hukum: Norma adat memiliki kekuatan mengikat di komunitas lokal, sedangkan norma hukum positif (misalnya KUHP) berlaku secara nasional dan ditegakkan oleh lembaga negara. Konflik muncul ketika norma adat mengintervensi atau bahkan menggantikan proses hukum formal untuk tindak pidana.
- Definisi Pelanggaran dan Sanksi: Norma adat mungkin melihat pencurian kecil sebagai masalah sosial yang bisa diselesaikan dengan denda adat atau permintaan maaf. Norma hukum positif mengkategorikannya sebagai tindak pidana yang memerlukan proses peradilan dan sanksi pidana (penjara, denda negara).
- Tujuan Penyelesaian: Norma adat lebih berorientasi pada pemulihan hubungan sosial dan perdamaian komunitas. Norma hukum positif berorientasi pada penegakan keadilan berdasarkan undang-undang, memberikan efek jera, dan menjaga ketertiban umum.
- Hak Korban dan Pelaku: Dalam adat, korban mungkin menerima ganti rugi langsung. Dalam hukum positif, hak korban dan pelaku diatur dalam proses yang lebih formal dan terstruktur, dengan potensi restitusi melalui jalur hukum.
Evaluasi Pendekatan Norma Adat dalam Konteks Keadilan dan Kepastian Hukum:
- Keadilan (dalam konteks adat): Pendekatan adat bisa dianggap adil dalam konteks pemulihan hubungan sosial dan menjaga harmoni komunitas. Bagi korban, ganti rugi langsung mungkin lebih memuaskan daripada proses hukum yang panjang. Bagi pelaku, sanksi adat yang tidak melibatkan penjara mungkin memberi kesempatan rehabilitasi lebih cepat.
- Kepastian Hukum (dalam konteks adat): Namun, pendekatan ini memiliki kelemahan signifikan dalam hal kepastian hukum.
  - Tidak Seragam: Sanksi adat bisa bervariasi antar daerah atau bahkan antar kasus, sehingga tidak ada standar yang jelas dan seragam.
  - Potensi Diskriminasi: Ada risiko bahwa keputusan adat dipengaruhi oleh status sosial, kekuasaan, atau hubungan personal, bukan murni berdasarkan fakta dan keadilan substantif.
  - Melemahkan Supremasi Hukum: Jika tindak pidana berat selalu diselesaikan secara adat tanpa melibatkan hukum negara, ini dapat melemahkan wibawa hukum positif dan membuka celah bagi impunitas, terutama jika korban tidak mendapatkan keadilan yang semestinya menurut hukum negara.
  - Perlindungan Hukum: Norma hukum positif memberikan perlindungan yang lebih kuat dan jelas bagi hak-hak individu, termasuk hak untuk diadili secara adil.
- Kesimpulan Evaluasi: Pendekatan adat sangat berharga untuk kasus-kasus perselisihan sosial ringan yang tidak termasuk tindak pidana berat. Namun, untuk tindak pidana, harus ada batas yang jelas. Norma adat sebaiknya berfungsi sebagai pelengkap dalam proses mediasi atau restorative justice yang tetap berada dalam koridor hukum positif, bukan menggantikannya. Penegakan hukum positif harus tetap menjadi prioritas untuk menjamin keadilan yang setara bagi semua warga negara dan menjaga kepastian hukum.

Soal 5 (Mengevaluasi & Mencipta – C5 & C6)

Stimulus:
Banyak remaja saat ini lebih suka menghabiskan waktu luang mereka dengan bermain game online atau media sosial daripada berinteraksi langsung dengan keluarga atau tetangga. Hal ini menyebabkan menurunnya tradisi saling kunjung, gotong royong, dan kepedulian sosial di lingkungan tempat tinggal.

Pertanyaan:
Evaluasilah dampak perilaku tersebut terhadap penegakan norma-norma sosial (kesopanan, kesusilaan) di masyarakat. Kemudian, rancanglah dua inisiatif atau kegiatan konkret yang dapat dilakukan oleh karang taruna setempat untuk menghidupkan kembali interaksi sosial dan kepedulian warga, dengan tetap menghargai minat remaja modern.

Indikator HOTS: Mengevaluasi dampak, merancang inisiatif, mengintegrasikan berbagai aspek sosial.

Pembahasan Jawaban:

Evaluasi Dampak Perilaku terhadap Penegakan Norma Sosial:
- Norma Kesopanan: Penurunan interaksi langsung dapat melemahkan norma kesopanan. Remaja mungkin kurang terbiasa dengan etika berkomunikasi tatap muka, seperti menyapa orang tua, mengucapkan terima kasih, atau meminta maaf. Bahasa yang digunakan di media sosial yang seringkali informal atau kasar bisa terbawa ke dunia nyata. Rasa hormat terhadap yang lebih tua juga bisa berkurang karena minimnya interaksi.
- Norma Kesusilaan/Kepedulian Sosial: Keterikatan pada dunia maya bisa mengurangi empati dan kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Sikap individualistis meningkat, sehingga kepekaan terhadap kesulitan tetangga atau kebutuhan komunitas berkurang. Norma-norma yang mendorong tolong-menolong, gotong royong, dan silaturahmi menjadi tumpul karena fokus perhatian bergeser ke ranah virtual. Hal ini dapat merusak kohesi sosial dan membuat masyarakat kurang responsif terhadap masalah bersama.
- Kesimpulan Evaluasi: Dampaknya adalah erosi bertahap pada norma-norma sosial yang menjadi fondasi harmoni masyarakat. Interaksi tatap muka adalah kunci pembentukan dan pemeliharaan norma-norma ini.
Rancangan Dua Inisiatif Karang Taruna:

Inisiatif 1: "Ngopi Bareng Tetangga: Malam Diskusi & Games Offline"
- Konsep: Mengadakan acara mingguan atau dua mingguan di balai warga atau taman lingkungan yang mengombinasikan diskusi ringan tentang isu-isu lokal (misal: kebersihan, keamanan, acara 17-an) dengan permainan-permainan tradisional (catur, karambol) atau permainan papan modern yang dimainkan secara berkelompok.
- Target Peserta: Remaja dan orang dewasa.
- Mekanisme:
  - Menyediakan kopi/teh dan camilan sederhana sebagai daya tarik.
  - Membuat sesi "Obrolan Santai" yang dipandu oleh tokoh pemuda atau sesepuh untuk membahas topik yang relevan dengan kehidupan bertetangga.
  - Menyiapkan berbagai jenis board games atau card games yang menarik bagi remaja, serta permainan tradisional untuk semua usia.
  - Mendorong kolaborasi dan interaksi antar-generasi melalui permainan tim.
- Relevansi dengan Norma: Menghidupkan kembali norma kesopanan (berinteraksi, saling menyapa), norma kesusilaan (peduli lingkungan, gotong royong dalam diskusi), dan norma kebersamaan. Menarik minat remaja melalui games, tetapi mengarahkannya pada interaksi langsung.
Inisiatif 2: "Proyek ‘Lingkungan Cerdas’: Remaja Beraksi untuk Komunitas"
- Konsep: Mengajak remaja untuk berpartisipasi dalam proyek-proyek inovatif yang memanfaatkan keterampilan digital mereka untuk kepentingan lingkungan atau sosial, namun dengan implementasi di dunia nyata yang melibatkan interaksi langsung.
- Contoh Proyek:
  - "Peta Sampah Pintar": Remaja diajak membuat aplikasi sederhana atau peta digital berbasis Google Maps untuk menandai lokasi tempat sampah, area yang sering kotor, atau jadwal pengangkutan sampah, dan mengumpulkan data dari survei langsung ke warga.
  - "Bank Sampah Digital": Mengembangkan sistem pencatatan poin bagi warga yang menyetor sampah daur ulang, yang kemudian bisa ditukarkan dengan pulsa atau voucher game, dikelola oleh remaja dengan bantuan orang dewasa.
  - "Kampanye Kesehatan Digital-Offline": Remaja merancang konten edukasi kesehatan (misal: pentingnya imunisasi, bahaya narkoba) untuk disebarkan di media sosial, lalu mengadakan sesi presentasi langsung atau diskusi kelompok di balai warga.
- Mekanisme:
  - Membentuk tim-tim kecil yang terdiri dari remaja dengan minat berbeda (desain grafis, coding, komunikasi).
  - Memberikan pendampingan dari mentor yang memiliki keahlian relevan.
  - Mengadakan pertemuan rutin untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi proyek.
- Relevansi dengan Norma: Membangun norma kepedulian sosial dan gotong royong dalam bentuk baru, norma tanggung jawab (terhadap proyek dan lingkungan), serta norma kesopanan dalam interaksi dengan warga untuk survei atau sosialisasi. Mengarahkan energi digital remaja ke arah yang produktif dan bermanfaat bagi komunitas.

Kedua inisiatif ini bertujuan untuk menciptakan ruang bagi interaksi sosial yang relevan dengan gaya hidup remaja, sehingga norma-norma sosial dapat kembali menguat secara organik, tidak hanya melalui paksaan tetapi melalui partisipasi aktif dan rasa memiliki.

Manfaat Pembelajaran HOTS dalam PPKn

Melalui soal-soal HOTS seperti di atas, siswa tidak hanya menguasai materi Bab 2 PPKn tentang norma dan keadilan, tetapi juga: